24/07/00
Pemilihan Calon Dekan di UGM:
Kurang Transparan, Kurang Sosialisasi

Pergantian pucuk pimpinan 18 Fakultas di UGM baru saja berlangsung. Meski mendapat sorotan yang cukup besar dari media massa pelaksanaannya masih terkesan sangat eksklusif dan elitis.
Meskipun mendapat banyak kritik dan ancaman pemboikotan, Sabtu lalu, 22 Juli 2000, UGM tetap melaksanakan pemilihan calon dekan secara serentak di seluruh fakultas. Panitia pemilihan di tiap fakultas rupanya tidak mau mengambil resiko dan mematuhi aturan dari rektorat ini. Jika menentang, resikonya calon dekan dari Fakultas yang bersangkutan tidak akan dilantik dalam rapat senat yang direncanakan akan dilaksanakan tanggal 29 Juli 2000. Ancaman Rektor tersebut sempat tersebar di beberapa media massa lokal.
Mekanisme pemilihan dekan kali ini tak jauh beda dengan masa sebelumnya.Tiap fakultas mencalonkan dosen minimal golongan IV b untuk menjadi bakal calon dekan. Lalu dalam sidang fakultas -yang diikuti oleh seluruh dosen- dipmasiilih dua calon tetap untuk diajukan ke pihak rektorat. Selanjutnya rektor yang akan memilih dekan tiap fakultas.
   
Berlangsung Lancar
Secara umum pelaksanaan pemilihan calon dekan kali ini berjalan lancar. Di Fisipol yang rencananya akan diwarnai dengan aksi malah adem ayem saja. Hampir seluruh dosen dan sebagian karyawan mengikuti acara pemilihan di ruang seminar. Bakal calon dari Fisipol sendiri hanya dua orang saja. Sebelumnya, Kamis (20/7/2000) telah diadakan Fit and Proper Test untuk mengetahui kapabilitas, visi dan misi masing-masing kandidatsehingga pada acara pemilihan nanti kedua calon tidak lagi berkewajiban menyampaikan visi misinya. Dibanding fakultas lain, suasana di Fisipol berlangsung lebih semarak. Karena hadir pula kalangan pers dan mahasiswa.
Di beberapa Fakultas, pintu ruang sidang benarbenar tertutup bagi siapapun yang dirasa tidak terkait dengan acara tersebut, contohnya yang terjadi di Fakultas Teknik dan Fakultas Kedokteran Gigi. Para karyawan hanya berkumpul di luar ruang sidang. Itu pun karena mereka diminta membantu menjaga dan membagikan absensi. Tidak ada hak bicara dan hak suara.
Para mahasiswa tampaknya juga tidak terlalu peduli dengan momentum ini. Di Fakultas Ekonomi, seorang mahasiswa mengintip ruang sidang sambil bertanya-tanya, "Ada apaan, sih?". Menurut Atun Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik Pertanian keacuhan itu bisa jadi karena publikasi yang kurang atau karena mahasiswa merasa tidak dilibatkan. "Bisa juga karena sekarang ini sedang musim liburan," katanya.
Soal mekanisme yang dinilai tidak demokratis, Ricky, Mahasiswa Fakultas Hukum, turut menyesalkan hal tersebut. Apalagi sampai proses penyusunan SK yang tidak melibatkan Senat Universitas . "Kesannya, eksekutif itu kerjanya lebih dominan dibanding legislatif," pendapat aktivis Lingkar Studi Alternatif ini.

Kurang Sosialisasi
Sementara itu, di Fakultas Pertanian terjadi deadlock yang berakibat pemilihan calon dekan yang akan diajukan ke rektorat tertunda. Anehnya lagi, deadlock ini disebabkan karena senat belum bisa menerima keabsahan SK rektor. Senat Fakultas Pertanian beranggapan bahwa SK rektor itu cacat hukum karena belum disahkan dalam rapat Senat Universitas. Akhirnya peserta sidang hanya membahas bagaimana mereka akan menyikapi SK Rektor yang cacat hukum tersebut sehingga sidang belum menghasilkan apa-apa. Belum bisa ditentukan pula kapan akan dilaksanakan sidang pemilihan lagi. Saat terjadi rapat tertutup di Senat Fakultas, sebagian peserta sidang sudah pulang terlebih dulu. Yang tersisa kurang dari setengah jumlah peserta sehingga tidak memenuhi quorum. Selanjutnya akan diadakan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak rektor.
Sementara itu di Fakultas Kedokteran Hewan, juga terjadi penundaan sidang untuk sementara. Waktu reses ini digunakan para bakal calon dekan untuk mempersiapkan visi dan misi yang akan diajukan dalam proses pemilihan. Tampaknya hal ini juga merupakan akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak rektorat. Akhirnya, saat melakukan sidang, beberapa Fakultas merasa sulit m untuk menafsirkan dan melaksanakan pemilihan sesuaii dengan SK rektor tersebut.
Di Fakultas Ekonomi, Pimpinan Sidang sempat beberapa kali menanyakan langsung kepada rektor tentang mekanisme pemilihan ini melalui handphone. Begitu pula di Fakultas Sastra. Amat disayangkan memang, mengapa sebelumnya tidak dilakukan pertemuan khusus untuk membahas mekanisme pemilihan calon dekan ini.

Berbagai Tanggapan
Pihak mahasiswa sendiri memberikan tanggapan yang cukup beragam mengenai mekanisme pemilihan calon dekan ini. Beberapa orang mahasiswa yang ditemui Bulaksumur Pos mengaku pernah mendengar isu tentang adanya tuntutan untuk mengganti mekanisme pemilihan calon dekan. Dari mekanisme yang dinilai terlalu elitis dengan mekanisme pemilihan langsung yang dinilai lebih demokratis. “Pemilihan calon dekan bagaimanapun menyangkut hidup dan matinya mahasiswa. Seharusnya seluruh elemen kampus harus diikutsertakan," kata Mustafid, Mahasiswa Fakultas Filsafat.
Sedangkan Adit, Mahasiswa Jurusan Teknik Industri malah menyatakan tidak setuju dengan mekanisme Pemilihan langsung. Baginya, mengikutsertakan mahasiswa dan karyawan, bisa saja dengan menggunakan sistem perwakilan. "Kalau pemilihan langsung, akan menemui kesulitan. Contohnya masalah dana, " tukasnya.
Seorang Karyawan Fakultas Ekonomi yang tidak mau disebut namanya, menyatakan di Fakultas Ekonomi tuntutan itu tidak terlalu terasa. "Mungkin juga karena mahasiswa dan karyawan di sini tidak terlalu politis. Tapi sebenarnya ide bagus kalau karyawan dan mahasiswa punya hak suara," kata Staff Akademik Akuntansi ini. Sayang memang, kalau harapan agar kampus lebih demokratis itu harus disimpan untuk tiga tahun mendatang.(Lihat : Apa Kata Mereka)

Daftar  Nama Calon Dekan

Novianto Dwi Wibowo
Laporan Alia, Ambar, Ella, Ukhid