Edisi 44-05/02/2002

FPU Desak Pemilihan Rektor Lebih Demokratis

Berawal dari tidak demokratisnya mekanisme pemilihan rektor, FPU mendesak agar pemilihan rektor dilakukan secara transparan. Salah satu agenda yang akan dijalankan adalah pemilihan rektor versi publik. Pemilihan rektor langsung juga menjadi wacana yang diperbincangkan.

Mulai masuknya nama-nama calon rektor ke Senat Akademik Sementara (SAS) menjadi perbincangan hangat di kalangan kampus. Isu yang menjadi perdebatan adalah mekanisme pemilihan yang tidak demokratis. Beberapa elemen dosen, karyawan, dan mahasiswa yang menyatakan ketidakpuasannya menggabungkan diri dalam Forum Peduli UGM (FPU). Mereka menghendaki pemilihan rektor yang kini telah mencapai tahapan pendaftaran, dilakukan dengan lebih transparan.

Membangun demokratisasi
Drs Hendrie Adjie Kusworo MSc, salah satu pentolan FPU menyatakan bahwa kemunculan FPU berangkat dari kegusaran beberapa dosen yang merasa pemilihan rektor yang tengah berjalan sangat tidak demokratis. Untuk itu dibentuklah semacam forum yang dapat menekan mekanisme formal agar pemilihan rektor bisa transparan. Dalam perkembangannya forum ini menyerap juga unsur karyawan dan mahasiswa. "Forum ini sangat cair, siapapun boleh bergabung kapan saja, dan bahkan boleh keluar kapan saja," tutur Direktur Pusat Studi Paririwisata (PUSPAR) ini.
Tujuan utama dari FPU adalah membangun sistem yang demokratis. Selain itu, forum ini diharapkan bisa mengejar mekanisme formal yang sudah terlanjur berjalan. Adjie menuturkan bahwa ibarat kereta, mekanisme formal telah berjalan cepat tanpa kendali. Lajunya senantiasa dilegitimasi oleh deadline-deadline. "Sebenarnya kita masih harus memperdebatkan PP 153 yang banyak cacatnya itu, tetapi mekanisme formal berjalan terus," ungkap Adjie lagi. Sehingga menurutnya, kereta ini harus segera dibelokkan arahnya agar tidak salah tujuan. Meski demikian, bukan berarti perdebatan tentang PP No.153/2000 harus berhenti. "PP 153 bila perlu harus diamandemen," seru Adjie bersemangat.

Rektor versi publik
Khusus untuk agenda pemilihan rektor, FPU berusaha menjadikan proses pemilihan transparan. Dalam arti mudah diakses publik lewat berbagai media massa. Untuk itu diciptakan mekanisme alternatif yang mencerminkan preferensi publik. Diharapkan preferensi publik bisa menekan SAS yang akan menentukan nominasi 3 calon rektor. Juga Majelis Wali Amanat (MWA) yang akan memilih rektor.
Demi mewujudkan target tersebut. FPU akan berusaha memfasilitasi beberapa polling dan diskusi untuk menyerap aspirasi publik. Salah satunya adalah lewat polling rektor versi publik. Adjie menyatakan bahwa FPU akan medesak SAS untuk membongkar profil calon rektor. Juga sebisa mungkin menjadikan penyampaian visi-misi calon rektor di depan SAS atau MWA dapat diakses publik. "Bisa saja mekanisme formal penyampaian visi misi ini disiarkan lewat televisi," seru dosen FISIPOL ini.
Kemunculan rektor versi publik diharapkan bisa mempengaruhi pemilih dalam SAS dan MWA. Menurutnya fakta yang berkembang di publik tidaklah kalah penting dengan mekanisme formal. Selain itu akan ada tekanan terhadap pemilih kalau ternyata hasil pemilihan berbeda dengan versi publik. "Kan lucu kalau hasilnya berbeda, rektor terpilih nantinya juga akan kesulitan sebab tidak memiliki legitimasi publik," tambahnya.
Ketika ditanya tentang kemungkinan munculnya mekanisme pemilihan rektor langsung, Adjie menyatakan FPU tidak menutup kemungkinan pengambilan solusi tersebut. Menurutnya jika kereta ini sulit dibelokkan lagi ke tujuan yang benar, maka terpaksa harus dibuat jalur baru tersendiri. "Pemilihan rektor langsung sangat layak dipertimbangkan," ucapnya yakin
Esha

Powered by SKM UGM BULAKSUMUR, Bulaksumur B21 Jogjakarta 55281 fax (0274) 566711
email: bulaksumur@plasa.com
2 0 0 1