Edisi 44-05/02/2002

Referendum Mahasiswa Menuai Badai

Pembentukan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada (MWA-UGM) berlarut-larut. Keberadaan Mahasiswa masih diperdebatkan. KM UGM berinisiatif menyelesaikan polemik itu dengan referendum. Di tengah jalan referendum yang diharapkan menyelesaikan masalah ternyata malah memunculkan masalah baru.

Untuk menentukan keberadaan mahasiswa di MWA, KM UGM berinisiatif menyelenggarakan referendum. Tujuannya untuk mencari tahu perlu tidaknya mahasiswa duduk di MWA. Akhirnya melalui Musyawarah Besar Istimewa (MUBESTIM), direkomendasikan pembentukan Badan Pekerja (BP) sebagai pelaksana teknis referendum.
Ternyata dalam perkembangannya, pelaksanaan referendum ramai diperdebatkan. Suara pro dan kontra segera mencuat ke permukaan. Mahasiswa Peduli (MP) UGM yang merupakan aliansi dari PIJAR, KB UGM, KEM, KOREK, POLITIKO, IDEOLOGIKA, DIAN BUDAYA, KAPALA SASTRA, BALKON, SWARA, KSPK, LMND UGM menolak referendum. Sementara pendukung pelaksanaan referendum menggabungkan dirinya dalam Komite Mahasiswa Pro Referendum (KOMPOR).

Inkonsisten
MP menilai referendum telah cacat apabila dilihat segi teknisnya. Panitia juga dianggap menerapkan mekanisme pemaksaan. Dalam publikasinya melalui selebaran dan pengumuman, pengisian blangko referendum menjadi syarat untuk mendapatkan cap KTM. Bahkan kebohongan ini juga tersiar melalui spot iklan Swaragama FM. Padahal pada kenyataannya, tanpa menyerahkan blangko referendum mahasiswa tetap bisa registrasi. "Referendum UGM merupakan dosa demokrasi," seru Fauzan, Koordinator Umum MP UGM bersemangat.
Namun Amin Fahrudin, Koordinator BP Referendum tidak menerima anggapan MP tersebut. Publikasi itu, tambahnya, hanya merupakan strategi agar referendum sukses. Meskipun sempat menimbulkan kegelisahan di kalangan mahasiswa.
Selain itu, elemen-elemen mahasiswa mempertanyakan sikap inkonsistensi KM UGM. Pada awalnya KM UGM menolak PP No. 153/2000 yang salah satu poinnya mengatur tentang komposisi MWA. Akan tetapi, saat ini malah menjadi pendukung pelaksanaan referendum. Di mana substansi referendum mengisyaratkan penerimaan terhadap keberadaan MWA. "Dulu KM menolak PP NO 153, tapi mengapa sekarang mengadakan referendum. Apakah itu suatu ingkar janji atau inkonsistensi?" kata Renta, aktivis Departemen Advokasi Mahasiswa TP dengan nada kecewa, dalam diskusi seputar MWA, Jumat (1/2) di Plaza Fisipol.
Rahmantoha, ketua KM UGM membantah anggapan itu. Pelaksanaan referendum menurutnya bukan berarti KM berubah sikap. Pada dasarnya, KM hanya melaksanakan keputusan MUBESTIM. Amang, panggilan akrab Rahmantoha, menegaskan, KM tetap konsisten dalam penolakan terhadap PP NO 153/2000 itu.

Titipan Rektorat
"Pasti ada udang di balik bakwan nih, dengan referendum ini," seloroh Fauzan menanggapi sikap KM yang dinilai inkonsisten. Menurutnya referendum jelas merupakan agenda titipan dari birokrat kampus pada KM. Referendum dipakai agar polemik di kalangan mahasiswa mengenai keberadaan MWA segera terselesaikan. Sebab sesuai rencana MWA harus sudah dilantik pertengahan Februari. Dimana pada medio tersebut, MWA akan menerima 3 calon rektor yang diajukan oleh Senat Akademik Sementara (SAS).
Hal tersebut disangkal M. Abul H, anggota BP referendum. Abul menjelaskan, pelaksanaan referendum merupakan hasil keputusan dari MUBESTIM. "Jadi ini bukan agenda titipan rektorat," ujarnya. Meskipun, katanya, rektorat ikut senang dengan dilaksanakannya referendum ini. "Mereka senang sebab polemik MWA di kalangan mahasiswa akan segera rampung," tambahnya lagi.

Alat Legitimasi
Substansi referendum, menurut Fauzan, jelas tidak memenuhi aspirasi mahasiswa. Sebab malah menanyakan perlu tidaknya mahasiswa di MWA. Ia menambahkan, referendum sudah mengepung aspirasi mahasiswa. Ada kesan mahasiswa digiring untuk memenuhi kepentingan KM dengan menyembunyikan fakta. Karena PP NO 153/2000 yang cacat hukum itu justru malah tidak dipermasalahkan dalam referendum. "Bagaimanapun juga, KM menggelar karpet merah bagi jalannya birokrat," kata Fauzan dengan muka manis.
Menurut Amang, dalam diskusi seputar MWA, Jumat (1/2) di FISIPOL, saat ini telah ada dua orang wakil sementara mahasiswa yang siap duduk di MWA. Yakni, diwakili oleh ketua dan sekjen KM. Hal ini membuat pelaksanaan referendum menjadi tidak relevan lagi. Apapun pilihannya, mahasiswa sudah terwakili tanpa mekanisme yang jelas. "Referendum jadinya hanya alat untuk melegitimasi dua orang itu untuk segera dilantik" kata Ignas, aktivis Pijar-Filsafat menyimpulkan.

Didik

Powered by SKM UGM BULAKSUMUR, Bulaksumur B21 Jogjakarta 55281 fax (0274) 566711
email: bulaksumur@plasa.com
2 0 0 1