log.gif (13574 bytes)
  Indeks  | Daftar Berita | Sapa Kami Pengelola

12/12/00
Kekerasan Ancam Anak-anak

Isu kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak acapkali tidak mendapatkan perhatian publik. Masih kalah pamor dengan isu-isu HAM yang lain, seperti hak perempuan atau kebebasan mengemukakan pendapat. Padahal, perlakuan terhadap anak berpengaruh terhadap perkembangan identitas diri mereka.

Masih ingat film Daun di Atas Bantal karya Garin Nugroho? Film yang menggambarkan kehidupan anak jalanan yang begitu keras. Dikompasi atau dipukuli adalah hal biasa. Begitu juga dalam kehidupan nyata. Ternyata, belum ada dunia yang ramah untuk anak-anak tumbuh dan berkembang.

Selama ini, nyaris tidak ada data dan laporan tentang kasus kekerasan tehadap anak (child abuse). Tak heran bila masalah ini tidak muncul sebagai wacana publik. Selain itu, kasus ini sering terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan persoalan ini sebagai persoalan intern keluarga. Sehingga dianggap tabu untuk dipublikasikan. Padahal, kalau mau jujur, sebetulnya kasus-kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan seksual tehadap anak jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya.

Kekerasan dalam Rumah
Tindak kekerasan dan bahaya yang mengancam anak-anak seringkali bukan dari orang lain atau orang yang tidak dikenal korban. Justru sering muncul dari orang dekat mereka, termasuk yang menjadi tempatnya minta perlindungan. Misalnya ayah atau ibu. Kita sering mendengar penyiksaan yang dilakukan terhadap anak-anak di rumah, mulai dari menempeleng, memukul, pelecehan seksual, pemerkosaan hingga pembunuhan.

Menurut Dra. Lusi Margiyani, direktur Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), anak sering kali menjadi pelampiasan stress yang dialami orang tuanya. "Bisa jadi itu karena tekanan ekonomi. Selain karena keterbatasan fisik, secara psikologis anak-anak tentu tidak berani melawan" kata alumnus Fakultas Psikologi UGM ini.

Tetapi Lusi menampik anggapan bahwa Ibu adalah pelaku utama kekerasan terhadap anak. "Ibu sebenarnya cuma korban sistem patriarkal. Karena ibu mendapat tekanan dari bapak. Ia merasa perlu untuk melampiaskan perasaannya, dan di rumah itu, siapa lagi kalau bukan anak. Jadinya, anak adalah korban dari korban.

Dengan demikian, yang harus diatasi adalah sistemnya secara keseluruhan. "Dalam keluarga, harus ditumbuhkan semangat bahwa setiap anggota keluarga mempunyai hak yang sama, sehingga harus saling menghormati hak tersebut, katanya.

Anak Punya Hak
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) sejak 26 Januari 1990. "Dalam konvensi ini disepakati bahwa anak memiliki hak-hak tertentu," tutur Lusi, "Misalnya, hak untuk mendapatkan perlindungan, atau hak untuk bermain.

Konvensi Hak Anak (KHA) menekankan besarnya tanggung jawab negara terhadap anak-anak. Pada KHA tercantum negara wajib melindungi anak-anak dari kekerasan dan penyiksaan fisik dan mental, termasuk pelecehan atau eksploitasi seksual. 

Kenyataannya, tanggung jawab pemerintah selama ini sangat kecil. Masalah hak anak tidak menjadi prioritas karena banyak masalah lain yang dianggap lebih penting, misalnya masalah politik makro. Indonesia pun belum memiliki UU Perlindungan Anak. Masalah anak selalu numpang pada masalah lain. Misalnya dalam UU Perkawinan atau UU Peradilan.

Lebih lanjut Lusi menjelaskan bahwa anak-anak sering menjadi korban konflik masyarakat. Fenomena ini bisa kita temui di Aceh, Maluku, atau Papua. "Di Aceh, anak-anak mengalami trauma berat karena ia melihat kekerasan ada di sekitarnya. Mendengar suara sepatu tentara saja mereka sudah menggigil ketakutan. Bagaimana tidak? Mereka melihat ibunya diperkosa, ayahnya dikuliti atau rumahnya dibakar! katanya.

Anak-anak korban konflik tentu harus mendapat perhatian lebih dari negara. Negara harus mampu mengolah trauma-trauma kekerasan yang dialami anak-anak dengan mengembalikan dunia bermain bagi mereka, menciptakan lingkungan yang lebih ramah. 

"Kalau tidak ditangani, identitas mereka di masa depan menjadi kabur. Potensi melakukan kekerasan dari anak korban konflik sangat tinggi, "jelas Lusi." Mereka akan menganggap kekerasan adalah penyelesai konflik. Bahkan, bisa jadi di masa depan mereka jadi teroris. Bukan tidak mungkin, kan?

Inilah sebenarnya yang menjadi tanggung jawab negara, yakni mensosialisasikan hak-hak anak agar kasus-kasus kekerasan tehadap anak tidak bertambah. Jika perlu negara berhak mencabut hak perwalian orang tua. seandainya anak tidak mendapatkan suasana nyaman di rumah.
(Alia)