log.gif (13574 bytes)
  Indeks  | Daftar Berita | Sapa Kami Pengelola

12/12/00
Mulyadi, Ketua Bidang Pengkajian dan Advokasi PUSHAM UII:

"HAM Tidak Pernah Netral"

Tiap 10 Desember dunia memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM). merupakan hak paling dasar manusia, permasalahan HAM sangat kompleks. Ia berbenturan dengan banyak kepentingan, dari ekonomi, politik, sosial, kultural, agama hingga kehormatan martabat manusia. Di Indonesia, politisasi kasus HAM sangat tinggi. Rakyat kecil sering menjadi korban pelanggaran HAM yang dilakukan elite politik. Meski 

Tentang keterkaitan HAM dengan berbagai dimensi kehidupan manusia, Bulaksumur Pos mewawancari Mulyadi, Ketua Bidang Kajian dan Advokasi Pusat Hak Azasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia.

Apa isu sentral yang sedangkan dikampanyekan aktivis HAM akhir-akhir ini?
Yang sedang menjadi isu sentral di dunia adalah rekonsiliasi konflik kekerasan yang berdimensi HAM. Fokus utamanya penyelesaian ketegangan yang berpotensi dan telah menimbulkan kekerasan baik di tingkat lokal maupun internasional. 

Ada beberapa kasus yang sedang menjadi perhatian kami di tingkat internasional. Kasus tersebut menunjukkan sikap-sikap ambigu dari negara yang selama ini mengkampanyekan HAM. Pada kasus Palestina dan Israel, atau kasus Timor-timur. Di satu sisi, mereka mengecam imperalisme dalam bentuk baru. Di sisi lain mereka tidak berani bertindak tegas pada pelanggar HAM. Begitu pula sikap pemerintah Indonesia pada kasus Aceh. Mereka menolak Aceh merdeka tapi tidak mau memberikan sanksi hukum pada pelanggar HAMnya.

Kasus HAM yang terjadi di Indonesia selalu mempunyai dimensi politik yang tinggi. Sebenarnya bagaimana hubungan antara konflik politik dengan pelanggaran HAM?
HAM itu sebenarnya adalah alat politik. Maka saya bilang, sikap pemerintah terhadap HAM selalu berstandar ganda. Pada dasarnya HAM tidak pernah netral. Maka kriterianya selalu tergantung pada siapa yang berkuasa saat itu. Itulah sebabnya terjadi kemacetan dalam proses rekonsiliasi. Sikap pemerintah tidak pernah jelas. Saya pikir, masalah politik seharusnya diisolasi dahulu. Kita harus melihat apa akar permasalahan dari pelanggaran HAM yang terjadi.

Bagaimana dengan di Indonesia?
Di Indonesia, muatan politisnya sangat tinggi. Selalu berkait dengan perebutan kekuasaan atau proses melanggengkan kekuasaan. Misalnya kasus Aceh dan Timor Timur. Bahkan di tingkat lokal, di Yogya misalnya, pelanggarannya juga punya dimensi politik etis atau moral. 

Pertikaian horizontal antar kelompok yang sekarang ini marak, juga mempunyai muatan politik besar. Kelompok-kelompok tersebut tidak berupaya untuk menunjukkan inilah cara beribadah. Bukan itu tujuan utamanya. Lebih menunjukkan keputusasaan masyarakat terhadap hukum dan politik elit. 
Masyarakat melihat tokoh elit tidak tersentuh hukum, sementara rakyat kecil begitu mudah terjerat. Bukan agama yang menjadi akar kekerasan, tetapi masalah politik moral itu. Agama hanya menjadi bungkus. Dan orang yang menggunakannya tahu betul kalau senjata agama itu senjata yang sangat ampuh.

Dari perspektif HAM, bagaimana anda melihat fenomena kekerasan yang dilakukan atas nama agama?
Untuk kasus Yogya ini, ada satu hal yang harus dicermati secara khusus. Yaitu fenomena perbedaan agama yang dianut oleh kelompok yang melakukan kekerasan dengan kelompok lain. Atau perbenturan ideologi dan prinsip-prinsip yang dianut oleh kelompok pelaku terhadap kelompok lain. Biasanya kelompok yang menjadi korban adalah kelompok minoritas. 

Tentu saja ini tidak dibenarkan. Perbedaan tersebut seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang alamiah dan manusiawi. Itu fitrah Tuhan. Tidak harus dipaksa sama. Tujuan sebenarnya juga tidak untuk menunjukkan bagaimana cara beribadah yang benar, itu kan cuma bungkus. Kepentingan politisnya lebih besar.

Lalu cara apa yang tepat untuk menangani konflik horisontal tersebut?
Cara yang efektif menurut saya adalah cara-cara dialogis. Pertemukan kedua pihak yang berseberangan dengan mediasi pihak ketiga. Pihak ketiga harus netral. Sultan (Sri Sultan Hamengku Buwono X, red) atau Kapolda punya potensi yang besar untuk bisa menjadi penengah dalam kasus ini.

Saya pikir, penegakan HAM tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan. Sebab kelompok pelaku tersebut justru menjadi semakin militan. Cara yang terbaik memang dengan cara-cara kultural. Juga jangan menghadapi mereka dengan hitung-hitungan massa. Kekuatan mereka kan sangat besar.

Selama ini kasus pelanggaran HAM selalu identik dengan tindak kekerasan dalam bentuk fisik, padahal HAM punya banyak dimensi lain yang selama ini tampak tidak tersentuh. Bagaimana terjadi kesenjangan sosialisasi ini?
Itu karena tindak kekerasan adalah tindakan paling nyata yang dapat dirasakan oleh orang lain. Kalau dikerasi, pasti orang merasa dirugikan. Berbeda dengan bidang lain yang lebih abstrak, orang yang merasa dilanggar haknya, belum tentu merasa rugi, karena dia tidak merasa punya hak atas 'sesuatu'. Padahal ada banyak sekali pelanggaran HAM yang sifatnya non fisik. 

Misalnya di bidang pendidikan. Kurikulum yang dipaksakan, yakni tidak diberikannya kesempatan berbicara pada murid, adalah contoh pelanggaran HAM. Juga sekolah yang ada di bawah naungan yayasan keagamaan tertentu tidak boleh memaksa muridnya untuk mengikuti pendidikan agamanya. 

Dalam bidang kesehatan, harga obat yang terlalu mahal pun merupakan pelanggaran HAM. Juga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Cuma hak-hak tersebut jarang disosialisasikan, karena dianggap bukan prioritas.
Selama ini penanganan hak-hak masyarakat biasa dilakukan oleh LSM. Misalnya YLKI dengan kampanye hak konsumennya, melakukan kampanye hak konsumen. Begitu juga hak-hak perempuan dilakukan oleh LSM perempuan. Seharusnya antar LSM itu punya jaringan untuk memperkuat perjuangan HAM secara umum.
(Alia)