log.gif (13574 bytes)
  Indeks  | Daftar Berita | Sapa Kami Pengelola

07/08/00
Mencari Jenis Kelamin Senat Universitas

Selama ini, banyak kritik telah dilontarkan mengenai struktur kelembagaan Universitas, terutama dalam kaitannya dengan proses demokratisasi kampus. Mulai dari pusat (Rektorat dan Senat Universitas) sampai dengan tingkat fakultas. Sebenarnya bagaimana hubungan antara rektor dengan Senat Universitas ?

Saat terjadi reses pada pemilihan dekan di Fakultas Pertanian yang baru lalu, ada hal menarik yang dapat dicermati tentang hubungan antara Senat Universitas dan Rektor. Surat Keputusan ( SK) Rektor mengenai mekanisme pemilihan dekan ini, oleh sebagian anggota Senat Universitas dianggap cacat hukum karena belum disahkan dalam rapat senat universitas. Meski sudah dapat diselesaikan dengan baik - Fakultas Pertanian akhirnya berhasil memilih calon dekan - , masalah ini tetap menyisakan pertanyaan. Terutama yang berkaitan dengan mekanisme kontrol atas kebijakan-kebijakan rektor.

Bukan Legislatif
Di kalangan civitas akadenmika UGM sendiri tidak pernah ada kejelasan fungsi Senat Universitas. Hal ini dibenarkan oleh Eric Hiariej, staf pengajar jurusan Hubungan Internasional. "Jangankan para mahasiswa, dosenpun banyak yang nggak tahu apa fungsi senat."
Selama ini, keberadaan senat sebagai lembaga legislatif universitas seakan-akan telah menjadi pandangan umum di kalangan civitas akademika UGM. Dalam kasus Fakultas Pertanian misalnya, Vicky, seorang mahasiswa Hukum berpendapat bahwa tidak disahkannya SK rektor oleh Senat Universitas merupakan indikasi bahwa kerja eksekutif (rektorat) lebih dominan dibandingkan legislatif ( Senat Universitas ).

Tapi pandangan tersebut secara tegas disanggah oleh Prof Dr Sunyoto Usman, salah seorang anggota Senat Universitas. Menurut guru besar Sosiologi ini, Senat Universitas tidak melakukan fungsi kontrol terhadap rektor. "Yang paling esensial dari fungsi Senat Universitas adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada rektor dalam mengambil keputusan yang menyangkut perkembangan Universitas dan kehidupan seluruh civitas akademikanya, " tuturnya. Fungsi memberi pertimbangan inilah yang tercantum dalam Statuta UGM. 

Selanjutnya Dekan Fisipol ini menyatakan bahwa kedudukan rektor adalah pejabat publik. Oleh karenanya, fungsi kontrol dilakukan pula oleh lembaga-lembaga publik. "Kalau dalam hal manajerial dan akademik Universitas, yang mengontrol itu Inspeltur Jenderal (Irjen) dari Depdiknas. Kalau dalam hal keuangan, rektor dikontrol oleh akuntan publik.

Jabatan Rangkap
Fenomena lain yang menarik mengenai hubungan antara rektor dan Senat Universitas adalah 'jabatan rangkap' rektor. Selain memimpin para birokrat di Universitas, rektor juga menjadi ketua Senat Universitas. Apakah hal ini juga mempengaruhi kinerja Senat Universitas ?

Menjawab pertanyaan tersebut, Sunyoto Usman menyatakan bahwa selama ini tidak pernah ada masalah yang disebabkan kedudukan rektor sebagai ketua Senat Universitas. "Ya mestinya hal itu tidak usah dipermasalahkan, tidak perlu dibuat repotlah. Selama ini tugas masing-masing toh dapat berjalan dengan baik, " katanya santai.

Berbeda dengan Sunyoto Usman, Willy, mahasiswa Fakultas Kehutanan, menyatakan bahwa kedudukan rektor sebagai ketua Senat Universitas tidak memungkinkan terlaksana mekanisme kontrol yang obyektif dan demokratis. "Bahkan bukannya mustahil itu bisa semakin memperkuat kedudukan dan kekuasaan rektor."

Nyarwi, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi menyatakan hal yang senada dengan Willy. "Seharusnya, ya dibedakan antara jabatan rektor dan ketua Senat Universitas. Kesannya terjadi dualisme kepemimpinan, " katanya singkat.

Tidak Demokratis
Sementara itu, Willy, juga mengkritisi sistem mekanisme kontrol di UGM yang secara keseluruhan tidak demokratis. "Pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan memberikan pertimbangan kepada rektor selama ini hanyalah Senat Universitas, sementara mahasiswa dan karyawan yang merupakan mayoritas 'warga' tidak pernah dilibatkan" ujar Sekjen Dewan Mahasiswa (DEMA) UGM ini penuh semangat. Idealnya, 

Bagi Willy, hal itu merupakan sesuatu yang kontra demokrasi, karena Senat Universitas hanya beranggotakan para guru besar. Ini artinya, tidak ada wakil dari mahasiswa dan karyawan, bahkan dari pihak dosen pun sangat dibatasi. "Belum tentu para profesor yang merupakan pakar di bidang keilmuan tersebut mempunyai kemampuan dalam hal manajerial universitas. Justru karena dibebani tugas mengurusi hal teknis semacam manajerial itulah, bisa jadi para profesor malah tidak lagi produktif di bidang keilmuannya."

Mengenai kemungkinan perubahan, Willy pesimis perubahan akan datang dari atas. "Perubahan akan selalu datang dari bawah. Untuk itu, diperlukan kerja keras dari seluruh mahasiswa dan dosen-dosen muda untuk mendobrak pintu demokratisasi di kampus. Harus ada desakan yang kuat dari seluruh mahasiswa sebagai warga mayoritas."

Sedang Eric langsung memberikan alternatif untuk merubah senat menjadi semacam komisi etik. Dia mengambil contoh universitas-universitas luar negeri yang tidak mengenal lembaga senat universitas.

(Alia
Laporan Nino dan Ukhid)